BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meminta tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp1,2 triliun. Secara rinci, penambahan itu akan digunakan untuk perubahan organisasi sebesar Rp723 miliar, mempertahankan operasional harian sebesar Rp241 miliar dan kegiatan inovatif sebesar Rp288 miliar.
“Penambahan anggaran ini untuk penambahan unit kerja eselon 1 yang baru maupun unit kerja eselon 2, terutama untuk adanya kedeputian modifikasi cuaca,” kata Sekretaris Utama BMKG Dwi Budi Sutrisno dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (9/9).
Baca juga : Cuaca Ekstrem Bayangi Sebagian Wilayah Jawa Tengah
Pagu kebutuhan yang diusulkan BMKG untuk 2025 ialah sebesar Rp4 triliun. Sedangkan pagu anggaran yang diterima sebesar Rp2,8 triliun.
Adapun penambahan unit kerja di BMKG sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dan Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika nomor 2 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, terdapat penambahan satu eselon 1, yakni Kedeputian Bidang Modifikasi Cuaca dan empat unit kerja eselon 2.
Program lainnya yang membutuhkan sokongan dana pada 2025 ialah penyadartahuan masyarakat di tingkat tapak seperti Sekolah Iklim. Menurut Dwi, saat ini penyelenggaraan Sekolah Iklim di daerah masih sangat fluktuatif setiap tahunnya. Padahal, manfaat yang diterima oleh petani dari adanya program itu sangat luar biasa.
Baca juga : Manggarai NTT Diguncang Gempa M3.1
“Oleh karena itu harapan kami ada tambahan anggaran sehingga jumlah peserta dan jumlah kegiatan bisa meningkat di tahun 2025,” kata Dwi.
Adapun, tahun 2025 ditargetkan lokasi sekolah iklim ada sebanyak 55 lokasi di 28 provinsi, 29 UPT dan melibatkan 1630 peserta.
Selanjutnya, sekolah lapang gempa. Dwi berharap ada tambahan anggaran sehingga bisa menambah kegiatan dan jumlah peserta. Menurut Dwi dari 2016 sampai 2025 ditargetkan ada sebanyak 30.838 peserta yang telah mengikuti sekolah lapang gempa di 15 lokasi di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia antara lain di Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
Namun dalam tiga tahun terakhir program itu mengalami penurunan karena anggaran terbatas.
“Harapannya agar ada tambahan anggaran. Selama periode 2016-2025 sekitar 21.986 peserta mengikutu sekolah lapang cuaca nelayan di 55 lokasi di Indonesia,” pungkas Dwi. (H-3)